‎Agus Aras Soroti Program Gratispol, Ingatkan Keterbatasan Fiskal Daerah

SAMARINDA, Okewal.com – Program Pendidikan Gratis di Kalimantan Timur (Gratispol), yang merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, terus menuai perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, yang menilai program tersebut perlu dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
‎
‎Agus Aras menyatakan bahwa secara politik, program seperti Gratispol adalah hal yang sah dan wajar sebagai bagian dari janji kampanye kepala daerah. Namun ia mengingatkan, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan realitas fiskal yang sedang dihadapi daerah.
‎
‎“Dalam konteks politik, sah-sah saja program seperti itu. Tapi kita juga harus realistis, melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dalam membiayai program pendidikan gratis secara menyeluruh,” ujar Agus Aras, Selasa (29/7/2025).
‎
‎Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltim ini juga menyoroti bahwa fiskal daerah saat ini masih memiliki keterbatasan, sehingga pelaksanaan program pendidikan gratis perlu melalui berbagai tahapan pertimbangan. Ia menekankan bahwa efektivitas program ini baru bisa dirasakan sepenuhnya pada tahun 2026 mendatang.
‎
‎“Tujuannya bagus, tapi masyarakat juga perlu bersabar karena program ini baru akan berjalan maksimal mulai 2026. Ini juga berkaitan dengan regulasi yang ada di Indonesia,” jelasnya.
‎
‎Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan pendidikan terbatas pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi, perlu adanya formulasi khusus agar tidak berbenturan dengan aturan perundang-undangan.
‎
‎“Saya mendukung peningkatan akses pendidikan, tetapi kita harus tetap realistis. Anggaran daerah juga perlu dialokasikan ke sektor lain yang sama pentingnya, seperti infrastruktur yang saat ini sangat membutuhkan perhatian,” tegasnya.
‎
‎Dengan demikian, Agus berharap pemerintah provinsi dapat merancang kebijakan yang proporsional dan bertahap, agar program Gratispol tidak menjadi beban keuangan di tengah tuntutan pembangunan lainnya.(*)