Okewal.com, Sangatta – Polemik dugaan minimnya kontribusi perusahaan tambang terhadap infrastruktur di wilayah pedalaman Kutai Timur mendorong DPRD Kutai Timur turun tangan.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, mengambil peran sebagai penengah dengan memanggil manajemen PT Kaltim Nusantara Coal guna memastikan kebenaran isu yang berkembang di Kecamatan Busang dan Telen.
Isu yang beredar di masyarakat menyoroti kondisi jalan serta dugaan kurangnya keterlibatan sosial perusahaan di wilayah operasionalnya, terutama di kawasan Gunung Benteng.
Menyikapi hal tersebut, DPRD memposisikan diri dalam fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi langsung dari pihak perusahaan.
Pertemuan digelar di ruang kerja Prayunita pada Selasa (24/2/2026), menghadirkan Project Director dan Head of CSR PT KNC. Dalam forum tersebut, perusahaan diminta memaparkan secara terbuka program dan kontribusi yang telah berjalan.
”Saya harus memastikan setiap informasi yang beredar, apalagi dekat dengan tanah kelahiran saya. Karena itu sayang undang PT KNC untuk duduk bersama tadi dan memaparkan secara terbuka apa saja yang telah serta akan dilakukan perusahaan di wilayah Kecamatan Busang dan Telen,” terangnya.
Dalam pemaparannya, PT KNC menyampaikan telah melakukan perbaikan jalan secara periodik sejak pertengahan 2025 di sejumlah titik rusak sekitar Gunung Benteng. Selain itu, perusahaan juga mengklaim telah menjalankan program di bidang pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, meski masih dalam tahap pra-produksi.
”Ternyata setelah mereka memaparkan, diketahui kontribusinya sudah terbilang nyata dan mencakup beberapa aspek meski belum tahap produksi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, dan yang paling krusial itu tadi perbaikan infrastruktur jalan,” ungkap politisi Partai NasDem itu kepada awak media.
Prayunita menilai, polemik yang muncul menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar aktivitas pertambangan tetap selaras dengan kepentingan publik.
”Program mereka adalah bukti perusahaan hadir di tengah masyarakat. Saya mengapresiasi PT KNC, karena klarifikasi ini penting untuk meluruskan informasi yang beredar dan memastikan sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.(wal-1)
